Implikasi Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Aulya Agustin Dwi Andhini, Mahasiswa STIE Malangkucecwara Malang
Aida Ainul Mardiyah, STIE Malangkucecwara Malang

Tujuan artikel ini untuk melihat implikasi modernisasi administrasi pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. UU Pajak yang lama dinilai sudah tidak akomodatif lagi karena memiliki banyak kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh perorangan atau badan usaha untuk menghindari kewajiban pajak. Pemberlakuan UU Pajak yang baru berkaitan dengan modernisasi perpajakan diharapkan bisa mengatasi upaya menghindari kewajiban pajak oleh wajib pajak. Tidak hanya itu, UU Perpajakan yang baru diikuti oleh modernisasi administrasi perpajakan sehingga mempermudah pengurusan pajak oleh masyarakat. Proses pengurusan pajak yang selama ini dilakukan oleh wajib pajak dinilai terlalu berbelit-belit sehingga tidak efisien lagi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak terhadap modernisasi Large Taxpayer Office (LTO). Tingkat kepuasan pajak ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan e-filling, berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan wajib pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Hal ini juga di dukung oleh sebuah survey Amerika bahwa karena kemudahan e-filling membuat wajib pajak merasa lebih mudah dalam melaporkan laporan pajaknya (Anonymous, 2000). Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil review Conlin et al. (2005) menunjukkan bahwa dengan adanya administrasi pajak akan meningkatkan penerimaan pajak (termasuk rasio pajak yang digunakan).